Dalam arti Subyektif
Hukum Pidana dalam arti subyektif, yang disebut juga “Ius Puniendi”, yaitu “sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang”.
Ruang Lingkup Hukum Pidana
Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu :
1. Sikap tindak atau perikelakuan manusia ;
2. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran ;
Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan
kesalahan.
Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah:
1. Perilaku manusia ; Bila seekor singa membunuh seorang anak rnaka singa tidak
dapat dihukum.
2. Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum,
misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang.
3. Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan
pelanggaran hukum; Dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu
diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain.
4. Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut.Orang
yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang
cacat mental.
Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa
pidana/delik dapat dibedakan dalam :
1. Delik formil.
Tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang
tanpa merumuskan akibatnya.
2. Delik materiil.
Tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan.
Misalnya pasal 359 KUHP
Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi : “Nullum delictum nulla
poena sine praevia lege poenali”, artinyatidak ada suatu perbuatan dapat dihukum
tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebutsebagai asas legalitas.
Adapun yang menjadi Asas-Asas Berlakunya KUHP
1. Asas teritorial atau Wilayah.
Undang-undang Hukum Pidana berlaku didasarkan pada tempat atau teritoir dimana
perbuatan dilakukan
2. Asas Nasionalitas Aktif atau Personalitas.
Berlakunya KUHP didasarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitas seseorang
yang melakukan suatu perbuatan. Undang-undang Hukum Pidana hanya berlaku
pada warga negara, tempat dimana perbuatan dilakukan tidak menjadimasalah
3. Asas Nasionalitas Pasif atau AsasPerlindungan.
Didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Bila kepentingan
hukum negara -dilanggaroleh warga negara atau bukan, baik di dalam ataupun di
luar negara yang menganut asas tersebut, makaundang-undang hukum pidana dapat
diberlakukan terhadap si pelanggar. Dasar hukumnya adalah bahwa tiap negara yang
berdaulat pada umumnya berhak melindungi kepentingan hukum negaranya
4. Asas Universalitas.
Undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Dasar hukumnya hádala kepentingan hukum seluruh dunia
Kategorisasi Peristiwa Pidana
Menurut Doktrin, peristiwa pidana dapat
berupa :Dolus dan Culpa :
- Dolus/sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar terjadi suatu
delik. (Pasal 338 KUHP).
- Culpa/tidak disengaja adalah terjadinya delik karena perbuatan yang tidak disengaja atau karena kelalaian. (Pasal 359 KUHP).
Kategorisasi Peristiwa Pidana
Delik Materiil dan Delik formil dalam perumusan delik.
1. Delik materiil yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang/diancam
pidana oleh undang-undang. Contoh: Delik materiil yaitu Pasal 360 KUHP.
2. Delik formil yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang/
diancam pidana oleh undang-undang.Contoh: Delik formil yaitu pada Pasal 362 KUHP
berbunyi .
Kategorisasi Peristiwa Pidana
Komisionis, Omisionis, dan Komisionis peromisionim
Komisionis adalah Terjadinya delik karena melanggar larangan.
Omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan
suruhan/tidak berbuat.Contoh : Pasal 164 KUHP
Komisionis peromisionim yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat.Contoh : Pasal 341 KUHP
Subyek Hukum Pidana
1. Penanggung jawab peristiwa pidana ;
2. Polisi ;
3. Jaksa ;
4. Penasehat Hukum ;
5. Hakim ;
6. Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
